Timor-Leste usulkan PBB Tunjuk SBY Pimpin Komisi Perdamaian PBB untuk Myanmar

Antigua and Barbuda, www.news-viptv.com – Guna menyelesaikan krisis politik dan militer yang terjadi di Myanmar, Timor-Leste mengusulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Komisi Perdamaian PBB.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Timor-Leste, usulan Timor-Leste ini disampaikan langsung Perdana Menteri Xanana Gusmão kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres ditengah agenda Konferensi Internasional IV States of the Development of the Small Islands (SIDS), di São João, Antigua and Barbuda, Sexta (31/5/2024).

Kepada Sekjen PBB, PM Xanana menilai para anggota negara ASEAN perlu duduk bersama berdialog guna memberikan solusi atas kasus di Myanmar tersebut.

Sebelumnya Presiden Timor-Leste, Jose Ramos-Horta juga telah menyampaikan hal serupa dengan Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai masalah ini, dan menilai para pemimpin ASEAN perlu untuk melaksanakan perjanjian “P5″.

Perjanjian “P5” ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2021 dan harus dilaksanakan untuk mengakhiri permasalahan etnis dan militer yang terjadi selama ini.

Timor Leste mengusulkan Susilo Bambang Yudhoyono karena memiliki kebijakan dan pengalaman di masa lalu untuk mengakhiri persatuan militer dan berhasil membuka jalan bagi pemilu demokratis yang dimenangkan oleh Aung San Suu.

“Presiden Republik (Ramos-Horta, red) mempunyai dua gagasan. Presiden Republik telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB dan saya datang hari ini untuk menegaskan bahwa situasi di ASEAN yang terjadi di badan militer Myanmar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di ASEAN. Prinsip-prinsip ASEAN. Ini yang disarankan Presiden kita agar Sekjen PBB memilih mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wakilnya di Mynamar untuk mengkaji kebijakan tersebut,” kata Xanana Gusmão.

Mendengar posisi Timor-Leste, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menjawab bahwa PBB telah memilih mantan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop.

PM Xanana sendiri menyampaikan gagasan tersebut kepada para pemimpin ASEAN yaitu Presiden RI Joko Widodo dan para pemimpin Non-ASEAN, Sonexay Sifandone serta para pemimpin ASEAN, saat mengikuti KTT ASEAN-Indonesia ke-43 di gedung Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), pada tahun 2023.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mengingatkan para pemimpin ASEAN untuk bergabung dalam dukungan PBB, membantu dengan cepat mengimplementasikan perjanjian “P5” yang sama; 1.) Mengakhiri kekerasan yang terjadi di Myanmar, 2.) Menciptakan dialog konstruktif antara pihak-pihak terkait, mengupayakan solusi damai di Myanmar, 3.) Yang diutus oleh ASEAN harus memfasilitasi proses mediasi dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN, 4.) ASEAN harus memberikan bantuan kemanusiaan melalui Penanggulangan Bencana Duta Besar Khusus ASEAN dan delegasinya harus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan pihak-pihak penting untuk menyelesaikan semua masalah di Myanmar.

Kepala Pemerintahan Xanana telah bertemu dengan para pemimpin politik, masyarakat sipil dan masyarakat Myanmar untuk meminta dukungan dari Timor-Leste dan ASEAN untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.