Presiden Ramos-Horta Serukan Perdamaian dan Pencegahan Konflik Dunia

SINGAPURA, www.news-viptv.com – Prihatin atas perang yang berkecamuk di Myanmar, Gaza, Ukraina, Afganistan dan Sudan, Presiden Timor-Leste, Jose Ramos-Horta menyerukan perdamaian dan pencegahan konflik.

Seruan perdamaian ini, Presiden Ramos-Horta sampaikan dalam pidatonya di KTT Keamanan Dialog Shangri-La, Singapura, Sabtu (1/6/2024).

Terkait konflik yang sedang berlangsung, dengan mencontohkan Timor-Leste yang hidup damai dengan tetangga Indonesia dan Australia, peraih Nobel Perdamaian ini mendesak pihak-pihak yang terlibat konflik setuju untuk jeda kemanusiaan setidaknya 6 bulan.

“Untuk perang yang sedang berlangsung, mereka yang terlibat harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, kapan kita akan menghentikan semua kematian dan kehancuran ini? Apakah kita akan melanjutkan kegilaan ini, kehancuran kota-kota kita dan kematian rakyat kita? Atau semua pihak harus menyetujui jeda kemanusiaan setidaknya enam bulan untuk merawat orang mati, terluka, anak yatim piatu, menyatukan kembali keluarga, memulai kembali sekolah, mengaktifkan kembali layanan penting dan perekonomian serta perdagangan internasional. Selama periode ini, para mediator memfasilitasi, mendiskusikan, mengeksplorasi ide-ide untuk perjanjian perdamaian yang komprehensif,” kata Presiden Ramos-Horta.

Dalam pidatonya, Ramos-Horta mengungkapkan bahwa komunitas internasional telah gagal dalam mencegah konflik yang terjadi di seluruh dunia dan hal ini perlu direfleksikan.

“Kita harus secara serius merefleksikan kegagalan besar komunitas internasional dalam mencegah konflik global saat ini dan memikirkan kembali mekanisme pencegahan dan mediasi konflik, baik regional maupun global, sehingga kita dapat berbuat lebih baik di masa depan,” ungkap Ramos-Horta.

Soal Laut Cina Selatan, peraih nobel perdamaian ini mengatakan Idealnya Laut Cina Selatan harus menjadi Zona Perdamaian dan Persaudaraan, dikelola secara regional, dan bebas dari instalasi militer permanen.

“Dialog aktif dan negosiasi bilateral antara negara-negara penggugat di Laut Cina Selatan harus diintensifkan, selalu dengan itikad baik dan menghindari “fait accomplis” untuk menjaga kepercayaan,” katanya.