Atauro, wwwnews-viptv.com — Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, Indonesia, membahas peluang memperluas akses pasar bagi produk lokal melalui penjajakan pembukaan kembali perdagangan lintas batas. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat hubungan perdagangan dan konektivitas laut antara kedua wilayah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan Atauro Weekly Export Market di Atauro, Timor-Leste, pada 16 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk mengidentifikasi komoditas unggulan yang berpotensi diperdagangkan sekaligus membahas mekanisme perdagangan resmi antara Timor-Leste dan Maluku Barat Daya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Timor-Leste, Filipus Nino Pereira, dan dihadiri Duta Besar India untuk Timor-Leste, Shri Mahendra Singh Patiyal, serta Kepala Distrik Atauro, Mateus Belo. serta Delegasi Maluku Barat Daya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Eduard J. S. Davidz, bersama Kepala Badan Perbatasan MBD, Alexander S. Olivier, Camat Wetar Barat, Frangky Nahakwain, perwakilan Kamar Dagang dan Industri MBD, Thomas Melaira, serta sejumlah kepala desa dan masyarakat dari wilayah Wetar dan Wetar Barat.
Kedua pihak melihat potensi kerja sama ekonomi yang besar karena kedekatan geografis dan hubungan perdagangan yang telah terjalin sebelum tahun 1999. Melalui pembukaan kembali jalur perdagangan, produk-produk unggulan dari kedua wilayah diharapkan memperoleh pasar yang lebih luas.
Komoditas yang dibahas meliputi hasil perikanan dan laut, seperti ikan, lola, teripang, dan batu laga. Dari sektor perkebunan, produk yang berpotensi dipasarkan antara lain pala, cengkih, kopra, jambu mete, dan madu. Sementara itu, sektor peternakan mencakup sapi, kambing, babi, kerbau, dan ayam.
Potensi sopi Kisar sebagai bahan baku industri minuman beralkohol di Timor-Leste juga menjadi salah satu topik pembahasan, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
Untuk memastikan perdagangan berjalan secara teratur, kedua pihak menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait, terutama dalam penyusunan mekanisme ekspor-impor, kepabeanan, karantina, serta prosedur perlintasan barang dan orang.
Selain akses pasar, pembahasan juga mencakup peluang pengembangan rute laut yang menghubungkan Dili, Atauro, Lirang, Ilwaki, Kisar, Leti, dan Moa. Jalur tersebut berpotensi memperlancar distribusi komoditas lokal serta mendukung pengembangan sektor pariwisata lintas wilayah.
Optimalisasi pos imigrasi di Lirang, Ilwaki, Kisar, Leti, dan Moa dinilai penting untuk mendukung konektivitas tersebut. Namun, realisasi rencana ini masih membutuhkan pembahasan teknis dan dukungan dari pemerintah di tingkat provinsi maupun nasional di Indonesia, serta koordinasi dengan pemerintah Timor-Leste.
Penjajakan ini menjadi langkah awal untuk membangun perdagangan lintas batas yang lebih terstruktur. Jika dapat direalisasikan, kerja sama tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi petani, nelayan, peternak, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara.
