DILI (VIPTV) – Parlemen Nasional Timor-Leste menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 senilai US$2,5685 miliar pada tahap pembahasan umum, Rabu, 11 November 2026.
Dalam pemungutan suara di sidang pleno, sebanyak 41 anggota parlemen menyatakan setuju, tidak ada yang menolak, sementara 23 anggota parlemen memilih abstain.
Sebanyak 23 suara abstain berasal dari anggota Fraksi FRETILIN dan Partai Pembebasan Rakyat (PLP). Sementara itu, Fraksi CNRT, Partai Demokrat (PD), dan KHUNTO memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran pemerintah.
Ketua Parlemen Nasional, Maria Fernanda Lay, mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut dengan menyatakan, “Dengan demikian, rancangan APBN 2027 dinyatakan lolos pada tahap pembahasan umum.”
Rancangan anggaran yang diajukan Pemerintahan Konstitusional IX pimpinan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão mengusung tema “Memperkuat Ketahanan melalui Transformasi: Diversifikasi Ekonomi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan.”
Dalam tanggapan penutup debat, Perdana Menteri Xanana Gusmão menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi parlemen, terutama kelompok oposisi yang memberikan kritik, rekomendasi dan perhatian terhadap berbagai persoalan pembangunan nasional.
Xanana mengakui bahwa kualitas hidup masyarakat masih menjadi tantangan yang harus diperbaiki pemerintah. Ia mengatakan, “Memang benar, masalah kita adalah kualitas hidup rakyat masih belum baik. Namun, ketika kita memiliki pola pikir untuk mengkritik, memberikan rekomendasi dan menyampaikan berbagai perhatian, semua itu kami terima agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik.”
Menurut Xanana, kritik dari anggota parlemen merupakan bagian penting untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan negara secara bersamaan, tetapi akan berupaya melakukan berbagai perbaikan sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia.
Menanggapi pertanyaan anggota parlemen yang belum mendapatkan jawaban secara terperinci selama pembahasan umum, Xanana meminta agar para anggota parlemen tidak kecewa karena masih tersedia tahap pembahasan khusus.
“Jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab dengan baik, jangan marah atau kecewa, karena masih akan ada pembahasan khusus. Pada tahap itu kami akan memberikan jawaban,” kata Xanana.
Sementara itu, Fraksi CNRT melalui anggota parlemen Gabriel Soares menyatakan dukungan terhadap rancangan APBN 2027. CNRT menilai anggaran tersebut merupakan instrumen penting untuk melanjutkan pembangunan nasional, memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataan fraksinya, Gabriel Soares mengatakan, “Kita memang melihat dan merasakan perubahan besar di seluruh wilayah, meskipun kita memahami bahwa sebagian pembangunan masih berjalan sesuai dengan ritme dan waktunya masing-masing. Namun, yang penting adalah Timor-Leste sedang berjalan di jalur yang benar dan terus melangkah maju dengan keyakinan.”
CNRT juga menyoroti pentingnya investasi pada infrastruktur, pembangunan ekonomi, sektor sosial dan penguatan kelembagaan negara.
Berbeda dengan CNRT, Fraksi FRETILIN melalui ketuanya, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, menyampaikan kritik terhadap struktur dan prioritas anggaran pemerintah. FRETILIN menilai komposisi belanja negara masih terlalu didominasi oleh pengeluaran berulang dan belum memberikan porsi yang cukup kuat bagi sektor produktif.
Aniceto mengatakan, “Pandangan kami adalah proses perencanaan dan struktur anggaran 2027 kembali mengulangi kesalahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Dari total US$2,57 miliar yang diusulkan untuk 2027, anggaran tersebut masih terus memprioritaskan belanja berulang yang mencapai sekitar 80 persen.”
FRETILIN juga meminta pemerintah memperkuat sektor produktif, pertanian, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan pekerjaan agar pembangunan ekonomi tidak terus bergantung pada pendapatan minyak dan gas.
Sementara itu, Fraksi PLP melalui ketuanya, Maria Angelina Lopes Sarmento, menegaskan bahwa penilaian terhadap anggaran negara tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah dana yang disetujui atau dibelanjakan, tetapi harus melihat manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Maria Angelina mengingatkan bahwa CNRT telah memimpin pemerintahan dalam beberapa periode, sehingga masyarakat berhak melihat hasil nyata dari pengalaman panjang partai tersebut dalam pemerintahan.
Ia menyampaikan kritik, “CNRT telah memerintah dalam waktu yang lama dan memiliki pengalaman pemerintahan yang lebih banyak. Namun, sayangnya, warisan yang masih kita hadapi adalah angka kemiskinan yang tinggi, kemiskinan multidimensi yang tinggi dan jumlah masyarakat yang mengalami kelaparan yang masih tinggi.”
Ia menambahkan, “Kami menyampaikan kritik konstruktif dengan penuh tanggung jawab. Artinya, kami membantu memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat melakukan perbaikan.”
PLP juga meminta pemerintah memperkuat investasi pada sektor produktif dan diversifikasi ekonomi, serta mengingatkan bahwa Dana Perminyakan merupakan kekayaan rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi generasi mendatang.
Di sisi lain, Fraksi KHUNTO melalui ketuanya, António Verdial de Sousa, menyatakan dukungan terhadap rancangan APBN 2027. KHUNTO menilai anggaran tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional, stabilitas pemerintahan dan harapan pembangunan yang inklusif bagi masyarakat Timor-Leste.
Dalam pernyataan fraksinya, KHUNTO menegaskan bahwa pemerintah dan Parlemen Nasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran secara transparan dan efisien, dengan tetap memperhatikan kehidupan masyarakat yang layak.
Dari sisi alokasi, rancangan APBN 2027 memiliki total anggaran terkonsolidasi sebesar US$2.568,5 juta, yang terdiri atas US$2.487,4 juta untuk Administrasi Pusat, US$186,55 juta untuk JaminPersetujuan tersebut diperoleh setelah berlangsungnya tiga hari pembahasan dan debat parlementer, mulai 9 hingga 11 November 2026.
Total anggaran terkonsolidasi mencapai US$2.568,5 juta.
Berdasarkan rancangan pemerintah, alokasi anggaran terdiri atas:
– Administrasi Pusat: US$2.487 juta.
– Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA): US$56,1 juta.
– Jaminan Sosial: US$186,55 juta.
Sementara itu, berdasarkan klasifikasi belanja, anggaran mencakup:
– Gaji dan tunjangan: US$520,7 juta.
– Barang dan jasa: US$548,5 juta.
– Transfer publik: US$901,2 juta.
– Belanja modal kecil: US$40,8 juta.
– Modal pembangunan: US$505,8 juta.
Pemerintah juga mengalokasikan US$535,3 juta untuk investasi publik, termasuk US$505,8 juta bagi proyek-proyek modal pembangunan.
Beberapa prioritas sektoral yang mendapat perhatian antara lain:
– Pendidikan: US$194,2 juta.
– Kesehatan: US$182,6 juta.
– Pengembangan sektor minyak dan sumber daya mineral: US$244,8 juta.
– Dukungan bagi veteran, pejuang dan martir: US$156,2 juta.
– Program Bolsa da Mãe untuk ibu dan anak: US$11,7 juta.
– Makanan sekolah: US$24,7 juta.
– Transfer untuk EDTL, E.P.: US$127,4 juta.
Pemerintah juga merencanakan penghematan belanja sebesar US$53,6 juta pada 62 lembaga negara serta efisiensi tambahan sebesar US$51,6 juta melalui penataan kembali Dana Infrastruktur.
Sektor pertanian, pariwisata, perikanan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial menjadi bagian dari agenda pembangunan yang hendak diperkuat melalui anggaran tersebut.
Selain itu, rancangan anggaran memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Presiden 2027, kemungkinan pemilihan kepala daerah serta persiapan Timor-Leste sebagai Ketua ASEAN pada 2029.
Setelah disetujui pada tahap pembahasan umum, rancangan APBN 2027 akan memasuki tahap pembahasan khusus mulai 24 November 2026.
Tahap ini dijadwalkan berlangsung maksimal sepuluh hari. Anggota parlemen akan membahas secara terperinci alokasi anggaran setiap kementerian, lembaga negara dan program pemerintah, termasuk kemungkinan perubahan atau amendemen.
Setelah seluruh pembahasan khusus selesai, Parlemen Nasional akan melaksanakan pemungutan suara akhir terhadap keseluruhan rancangan undang-undang anggaran.
Dengan demikian, persetujuan pada 11 November 2026 masih merupakan persetujuan tahap pembahasan umum dan belum menjadi pengesahan akhir APBN 2027 sebagai undang-undang.
Hasil pembahasan selanjutnya akan menentukan bentuk akhir anggaran negara yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan Timor-Leste sepanjang tahun 2027.
