Timor-Leste Akan Bahas Kejahatan Terorganisasi Jadi Agenda Utama Konferensi Menteri Kehakiman CPLP

DILI,

— Kejahatan terorganisasi dan perjudian ilegal akan menjadi fokus utama dalam Konferensi Menteri Kehakiman Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) ke-19 yang dijadwalkan berlangsung di Dili pada 26–27 Oktober 2026. Timor-Leste kini mematangkan persiapan untuk menjadi tuan rumah pertemuan internasional tersebut, yang diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara dalam menghadapi kejahatan lintas batas.

Kesiapan penyelenggaraan konferensi itu dilaporkan Menteri Kehakiman Timor-Leste, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, kepada Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão dalam pertemuan di Istana Pemerintah, Dili, Senin (19/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehakiman memaparkan perkembangan persiapan yang telah dilakukan oleh kementeriannya bersama tim kerja dan sejumlah lembaga pemerintah terkait untuk memastikan konferensi dapat berlangsung sesuai rencana.

Pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi Menteri Kehakiman untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program pemerintah di sektor kehakiman, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan konferensi yang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota CPLP.

Persiapan ini tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan diplomatik, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab Timor-Leste sebagai pemegang presidensi bergilir CPLP.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, Kementerian Kehakiman terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, baik dalam aspek teknis, organisasi, maupun substansi pembahasan konferensi.

Salah satu agenda penting yang akan dibahas adalah kejahatan terorganisasi, termasuk perjudian ilegal, yang menjadi tantangan bagi keamanan, stabilitas, dan sistem peradilan di negara-negara anggota.

Kejahatan lintas negara menjadi perhatian bersama karena aktivitas kriminal dapat melampaui batas wilayah suatu negara dan melibatkan jaringan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini membutuhkan kerja sama antarnegara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Melalui konferensi tersebut, negara-negara anggota CPLP diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan mekanisme kerja sama hukum, serta mengembangkan langkah-langkah terkoordinasi untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara.

Konferensi ini juga akan menjadi forum bagi para Menteri Kehakiman untuk berbagi pengalaman, membahas tantangan bersama, dan mencari pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kerja sama di bidang hukum dan peradilan.

Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão mengarahkan Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait untuk terus mematangkan persiapan serta memperkuat koordinasi guna memastikan konferensi dapat diselenggarakan dengan sukses.

Arahan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga agar Timor-Leste dapat menjalankan perannya sebagai tuan rumah sekaligus memfasilitasi dialog di antara negara-negara anggota CPLP.

Konferensi Menteri Kehakiman CPLP ke-19 diharapkan menghasilkan Deklarasi Dili, sebuah dokumen bersama yang akan memuat komitmen dan arah kerja sama negara-negara anggota dalam bidang kehakiman serta pemberantasan kejahatan lintas negara, berdasarkan kesepakatan yang dicapai selama konferensi.

Deklarasi tersebut diharapkan menjadi salah satu acuan untuk memperkuat kerja sama antarnegara, meningkatkan sistem peradilan, dan mendorong respons bersama terhadap kejahatan terorganisasi yang berdampak pada masyarakat di tingkat regional maupun global.

Dengan persiapan yang terus berlangsung, Timor-Leste akan menyambut delegasi negara-negara anggota CPLP di Dili pada akhir Oktober ini. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerja sama dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem peradilan yang efektif serta menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.